Memiliki andil yang cukup besar. Segala kritik tentunya bisa dimuat dan dibaca oleh semua orang tanpa kecuali.
Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat yang telah diatur undang-undang tentunya akan menjadi suatu koreksi dalam kepemimpinan demokrasi. Tentu saja peranan pers dalam masyarakat demokrasi seperti inilah yang akan menjadi satu tombak raksasa yang bisa menghantam siapa saja atau sebaliknya.
Media Ekspresi
Bila kita runtutkan bahwa pers memiliki undang-undang pers. Mayarakat juga memiliki undang-undang. Undang-undang yang ada dalam negara demokrasi akan mengembalikan fungsi pers dan masyarakat kepada sistem demokrasi yang dianut oleh negara.
Tak berhenti sampai di situ, pers sebagai media ekspresi kekesalan sampai kepuasan sistem demokrasi yang tengah berjalan di negara sudah menjadi wajar dalam masyarakat demokrasi.
Penyambung Suara
Sebagai penyambung suara, pers memegang senjata ampuh untuk mengunggulkan atau sebaliknya menjatuhkan seseorang. Seperti yang digembar-gemborkan dalam sistem demokrasi itu sendiri bahwa pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, akan menjadi semakin baik ke depannya.
Jika masyarakat yang semakin hari semakin pandai membaca situasi politik, tentu saja demokrasi akan luwes berjalan. Misalnya, seseorang yang ingin menyampaikan pendapat kepada pemerintah, cukup menulis saja di media pers untuk selanjutnya bisa diterjemahkan sebagai isu yang berkembang di masyarakat demokrasi. Tentu saja, pemerintah tak akan tinggal diam bila ada suatu gejolak di masyarakat.
Pengawalan Masyarakat Demokrasi
Pengawasan dari berbagai sektor tentu saja akan otomatis ada. Masyarakat demokrasilah yang melakukan fungsi pengawasan. Dibantu oleh pers yang ada, sangat memungkinkan bila sistem demokrasi akan menjadi utuh.
Pengawalan pers kepada hak bersuara masyarakat demokrasi menjadi suatu yang bisa membuat demokrasi hidup. Bukan hanya pemerintah saja yang bisa bersuara, namun pemerintahan yang berasal dari rakyat, tentu rakyatlah yang lebih bersuara atas penyelenggaraan negara.
Penyambung Lidah Pemerintah
Bukan hanya masyarakat saja yang bisa bersuara, namun pemerintah dengan berbagai kebijakan dan rencana kebijakan membutuhkan pers sebagai media. Tak hanya sekadar tulisan dan pemberitaan, namun penciptaan suasana sangat dibutuhkan. Opini-opini mulai digelar oleh pers untuk menciptakan perbincangan seputar rencana kebijakan pemerintah misalnya.
Jadi, dalam negara demokrasi, bukan hanya suara rakyat saja, namun pemerintah juga akan sangat membutuhkan pers. Bukan hanya sebagai media bacaan dan tontonan, namun lebih mengarah kepada fungsi masing-masing.
Fakta dan Opini Berbeda
Walaupun pers memiliki peraturan sebebas mungkin mengatur dan memuat berita, namun bukti otentik perlu dijaga. Setiap tuduhan tanpa adanya bukti bisa menyebabkan masyarakat tak bisa percaya lagi kepada media pers.
Pemojokan terhadap seseorang pemimpin misalnya. Jika tanpa dilandasi oleh suatu bukti yang kuat akan bisa menyebabkan suatu kekacauan sistem pemerintahan. Tak hanya pemimpin saja yang terkena imbas atas tuduhan yang diberikan. Ketidakpercayaan masyarakat demokrasi kepada pemimpin akibat dari ulah pers yang menuduh seenaknya tanpa bukti akan menyebabkan sistem pemerintahan kacau.
Untuk itu perlu sekali adanya suatu pemilahan khusus oleh pers untuk membedakan fakta dan opini. Bukan menjadikan fakta sebagai opini dan sebaliknya, opini sebagai fakta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar